Minggu, 19 Februari 2017

Zulkifli Hasan: Yang Paling Penting Pilgub DKI Ini Bisa Dimenangkan Umat Islam

PRIBUMI.WIN, JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memberikan sinyal bakal memberikan dukungan kepada pasangan calon (paslon) Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Meski demikian, PAN belum secara resmi memberikan sikap untuk putaran kedua DKI Jakarta yang bakal dihelat pada 19 Maret, mendatang.

“Nah, yang paling penting Jakarta ini bagaimana kita agar pilkada ini dapat dimenangkan oleh umat Islam. Karena itu serahkan kepada kami di pusat, karena lawannya tidak berimbang,” kata Zulkifli, saat bertemu Kader PAN di Magelang-Jawa Tengah, Ahad (19/2).

Pihaknya membutuhkan strategi jitu, sebab kalau dari empat partai pengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, hanya PAN saja yang memberikan dukungan kepada paslon Anies-Sandi dapat dipastikan tetap akan kalah. Bahkan, sekalipun keempat partai tersebut memberikan dukungan penuh kepada nomor urut tiga yang sudah diusung oleh Gerindra dan PKS belum tentu menang pada putaran kedua nanti.

Hanya saja, hingga saat ini, partainya belum memutuskan untuk mendukung salah satu paslon pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Karena sekarang masih masa berkabung dua sampai tujuh hari. Jika KPU sudah dapat bertemu koalisi, PAN akan memberikan keputusan. Dengan demikian, semua kemungkinan bisa terjadi. “Cukup yang di sini (Magelang) bantu dengan doa. Kita ingin gubernur yang berpihak kepada umat Islam,” katanya.

Dalam kesempatan itu, para kader PAN Jawa Tengah mendesak PAN ikut mendukung usulan hak angket 'Ahok-Gate'. Itu dibuktikan dengan adanya spanduk yang dibumbui dengan ratusan tanda tangan dari para kader PAN yang mendukung hak angket 'Ahok-Gate'. Namun, Zulkifli meminta agar para kader lebih bijak dalam menyikapi hak angket yang diiniasi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Zulkifli menyadari para kader PAN menginginkan hak angket. Tapi dia mengatakan sudah menjelaskan alasan PAN tidak mengikuti tanda tangan hak angket. Dia mengatakan, seharusnya ditanyakan dahulu kepada menterinya, apa yang dilanggar Basuki Tjahaja Purnama, apa salahnya, nanti menteri yang akan menjawab. Kemudian jika tetap tidak puas bisa gunakan interplasi, baru setelah itu meningkat.  “Jadi kalau mau siapkan dulun aturannya baik,” kata Zulkifli. [rol]
SUMBER BERITA DARI POSMETRO.INFO
Loading...


loading...

Ahok Diminta Urusi Kasusnya Dulu, Nggak Usah Urusi Pemerintahan

PRIBUMI.WIN, JAKARTA - Guru besar Ilmu Pemerintahan dari IPDN, Djohermansyah Djohan menyebut, apabila seorang kepala daerah sudah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014, harus diberhentikan sementara.

"Kalau terdakwa, asal sudah terpenuhi Pasal 83 tidak boleh tidak, harus diistirahatkan dulu. Baru kalau tidak terbukti, dia bisa kembali lagi," kata dia dalam diskusi bertema 'Perkara Non Aktif Kepala Daerah Terdakwa...' di Jakarta, Sabtu (18/2).

Mantan Dirjen Otonomi Daerah itu menyebut, kasus pengaktifan kembali terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta memberikan pembelajaran penting bagi dunia hukum dan administrasi. Ia memandang seorang kepala daerah yang tersandung kasus hukum harus diberhentikan sementara.

"Nggak usah urusi pemerintahan, urusi kasusnya dulu," ujar dia.

Sebenarnya, Djohan menjelaskan, saat menyusun UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda ada paksaan dari publik untuk menghentikan sementara kepala daerah yang berstatus tersangka. ICW adalah yang paling lantang mengusulkan hal itu.

Namun, ia mengatakan, dengan alasan adanya asas hukum praduga tak bersalah, maka kepala daerah yang diberhentikan sementara, yakni yang berstatus terdakwa. Kendati demikian, ia menegaskan, penghentian sementara juga berlaku bagi kepala daerah yang berstatus tersangka dan sudah mendekam di penjara.

"Asas demi pemerintahan yang baik. Ahok karena statusnya terdakwa, secara pasal asal memenuhi unsur paling singkat dengan ancaman pidana penjara lima tahun," ujar dia.[rol]
SUMBER BERITA DARI POSMETRO.INFO
Loading...


loading...

Diduga Mengeluarkan Pernyataan Kampanye di Balai Kota, Bawaslu Semprit Gubernur Penista Agama

PRIBUMI.WIN, JAKARTA - Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti memastikan pihaknya telah mengirimkan surat panggilan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok dilaporkan ke Bawaslu karena diduga mengeluarkan pernyataan yang bermuatan kampanye pilkada di Balai Kota Jakarta.

“Hari ini para pihaknya kami panggil, kami tunggu. Terlapornya kami tunggu, saksi-saksinya kami tunggu, semua kami tunggu. Surat sudah dilayangkan,” kata Mimah dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Sabtu (18/2).

Mimah mengatakan bahwa keputusan ada tidaknya pelanggaran harus melalui tahap kajian dan rekomendasi tim pemeriksa. Namun demikian, ia mengaku belum memegang bukti video tentang ucapan Ahok di Balai Kota, pada 11 Februari lalu.

“Belum terbukti melanggar, baru juga dipanggil. Kalau sudah ada kajian, ada rekomendasi, baru terbukti melanggar,” ujar Mimah.

Seperti yang diketahui, adalah Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang telah melaporkan Ahok ke Bawaslu DKI Jakarta karena pernyataan Ahok pada saat acara serah-terima nota pengantar tugas dari Pelaksana Tugas Gubernur di Balai Kota beberapa waktu lalu.

“Kami melaporkan Saudara Basuki Tjahaja Purnama terkait pernyataannya saat acara serah-terima jabatan dari Pak Soni Sumarsono tanggal 11 Februari 2017 di Balai Kota yang mengucapkan kalimat ‘memilih berdasarkan agama melanggar konstitusi’,” ujar salah seorang anggota ACTA, Krist Ibnu, di kantor Bawaslu DKI, Jakarta Utara, Jumat (17/2).

Balai Kota menurut Krist adalah aset negara yang tidak diperbolehkan menjadi tempat kampanye. Tindakan Ahok ini dianggap Krist telah melanggar Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 pada Pasal 61 ayat 3 dan 5.

“Satu, dia kampanye. Dua, menggunakan Balai Kota, aset negara, sebagai kampanye. Kalau tempat kampanye kan tidak boleh di aset negara. Di luar, di permukiman kek, di mana kek,” ujarnya.[akt]
SUMBER BERITA DARI POSMETRO.INFO
Loading...


loading...

PSU di TPS 29 Kalibata, Pasangan Anies-Sandi Unggul Telak No 2 Hanya 19 Suara

PRIBUMI.WIN, JAKARTA -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 29 Kalibata, Jakarta Selatan. Hasilnya, pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno unggul.

Informasi yang dihimpun, pasangan tersebut berhasil mengumpulkan 385 suara. Unggul telak atas pasangan petahana bernomor urut 2 Basuki Tjahaja Purna (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang hanya memperoleh 19 suara.

Sementara pasangan nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni paling buncit dengan tujuh suara. Sebelumnya pencoblosan ulang dilakukan di sana karena ada warga yang mencoblos menggunakan formulir C6 orang lain.

Lebih lanjut Anies Sendiri berharap pencoblosan ulang berjalan jujur. Ia berharap semua berakhir tertib.[ok]
SUMBER BERITA DARI POSMETRO.INFO
Loading...


loading...
Loading...