Selasa, 27 Desember 2016

Gusur Lahan Pekerja Lokal, Demokrat Sebut TKA Cina Ilegal Masalah Serius

PRIBUMI.WIN, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto menegaskan, persoalan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Cina merupakan persoalan serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Pasalnya, hal tersebut telah berdampak langsung atas terciptanya angka pengangguran di dalam negeri. Bagaimana tidak, TKA ilegal yang masuk ke Indonesia menguasai pekerja informal atau buruh kasar.

Berikut petikan wawancara TeropongSenayan dengan Didik Mukrianto di Jakarta, Senin (26/12/2016).

Masuknya TKA ilegal asal Cina telah meresahkan banyak pihak, apakah hal ini berdampak pada pekerja lokal?

Kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran bagi warga negara menjadi isu dan kewajiban Pemerintah. Sudah barang tentu pemerintah harus punya road map dan data yang terintegrasi baik yang menyangkut update lapangan kerja yang tersedia, tingkat pengangguran, jumlah pekerja aktif termasuk WNA yang bekerja di Indonesia.

Informasi tersebut harus terupdate setiap saat dan menjadi data tunggal yang bisa dipertanggungjawabkan dan diakses oleh setiap pemangku kepentingan.

Kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang masih dihadapkan kepada tantangan yang tidak mudah, berimplikasi semakin terancamnya peluang pekerjaan. Ancaman pengangguran semakin tinggi, bukan hanya karena kondisi ekonomi mikro yang semakin sulit, tapi kelonggaran pemerintah dalam membuat kebijakan, menstimulasi semakin banyaknya pekerja asing yang mulai menggeser kesempatan pekerja lokal di segala lini. Belum lagi, kondisi ini juga diperparah semakin menjamurnya pekerja asing ilegal khususnya dari negara tiongkok.

Jadi tidak boleh ada pembiaran dalam kasus ini?

Tentu tidak boleh dilakukan pembiaran, Pemerintah harus segera tanggap untuk melindungi warga negaranya, penegak hukum harus lebih responsif dan melakukan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia.

Selain kebijakan bebas visa, apa indikasi lain yang Anda lihat atas serbuan TKA ilegal asal Cina?

Saya meyakini bahwa semakin maraknya pekerja asing ilegal di Indonesia, selain kebijakan pemerintah yang tidak selektif dan proporsional dalam mengakomodasi pekerja informal (buruh kasar) asing dengan dalih investasi, tentu kebijakan bebas fiskal juga harus menjadi evaluasi yang komprehensif. Saya khawatir kebijakan bebas fiskal ini membawa implikasi dan dampak maraknya pekerja asing ilegal di Indonesia.

Belum lagi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA) seolah-olah memberikan legitimasi formal bagi warga negara asing untuk beraktifitas bebas di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Jadi perlu adanya evaluasi terkait kebijakan WNA dan bebas visa?

Pemerintah sebaiknya segera melakukan evaluasi dan kajian yang utuh agar hak-hak warga negara tetap mendapatkan porsi dan perlindungan yang utama. Pemerintah harus lebih mengedepankan kepentingan nasional. Cabut semua kebijakan dan aturan yang berpotensi membahayakan kepentingan nasional Indonesia.

Kalau ternyata Pemerintah lamban bagaimana?

Kalau semuanya tidak segera disikapi dan dikendalikan, tidak tertutup kemungkinan kehadiran dan aktifitas orang asing di Indonesia yang berlebihan dan tidak terkontrol, akan berpotensi membahayakan eksistensi NKRI dan persatuan bangsa.

Langkah tegas dari Fraksi Demokrat terkait hal ini, akan bagaimana?

Tentu kami di DPR RI selalu dan terus memaksimalkan kerja pengawasan kita melalui komisi-komisi maupun alat kelengkapan dewan lainnya. Apabila Pemerintah tidak responsif dan terus melakukan pembiaran, sangat terbuka DPR untuk melakukan pengawasan yang lebih khusus lagi, baik melalui Panja maupun Pansus atau hak-hak kedewanan lainnya. [tsc]
SUMBER BERITA DARI POSTMETRO.CO
Loading...

loading...

0 komentar:

Poskan Komentar