Jumat, 30 Desember 2016

Pakar HTN: Sejak Dipimpin Tito, Polri Terkesan Bermetamorfosa Jadi Partai Politik Pendukung Pemerintah

PRIBUMI.WIN, JAKARTA - Sejak dipimpin oleh Jendral Tito Karnavian, Polri telah kehilangan jati dirinya sebagai lembaga penegak hukum. Bahkan, Polri terkesan bermetamorfosa menjadi sebuah partai politik pendukung pemeritah.

Demikian pandangan pakar hukum tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf, Jumat (30/2).

Menurut dia, hal itu terjadi karena berbagai hal yang selama era reformasi telah dihilangkan dan juga dilupakan oleh masyarakat kini dimunculkan kembali oleh Tito, seperti demonstrasi dituduh makar, mengkritik dituduh menghina, dan berpartisipasi dalam aksi bela negara dan agama dituduh mau menjatuhkan presiden.

"Sejak Habibie menggantikan Soeharto selama kurang lebih dua tahun, Gus Dur dan Megawati selama lima tahun dan SBY selama 10 tahun kita kebanjiran demonstrasi dalam bentuk halus dan kasar dan ini tidak pernah jadi persoalan," kata Asep.

Tapi saat ini, pengamatan dia, demonstrasi dan segala hal yang berkaitan dengan hak rakyat, termasuk hak menyatakan pendapat yang menjadi salah satu poin penting dalam demokrasi bisa dianggap pidana oleh Polri. Asep mewanti-wanti model kepemimpinan seperti era Orba berbahaya bagi masa depan demokrasi dan penegakan hukum jika terus dibiarkan.

"Polisi tidak boleh berubah seperti halnya partai politik pendukung pemerintah," ujarnya.

Tindakan polisi yang selama ini telah hilang seperti mengambil tindakan represif, memutarbalikan logika dan fakta hukum, menakut-nakuti rakyat pun seperti dihidupkan kembali dari orde baru.

"Tidak boleh menciptakan negara hukum yang berkeadilan, negara demokrasi yang berkeadaban dan negara kesejahteraan yang berkemakmuran sesuai UUD dilakukan dengan cara-cara tidak demokratis dan melanggar hukum," kritik Asep.

"Nawa cita dan trisakti malah menjauh," tambahnya.

Asep menekankan, tugas polisi bukan melindungi presiden, terlebih jika itu menyangkut kepentingan politik dengan mengatasnamakan hukum.

Sementara pelanggaran yang bisa mengganggu NKRI seperti serbuan tenaga kerja asing asal Tiongkok, mengibarkan bendera OPM justru dibiarkan tanpa tindakan apapun.

"Ini maunya bagaimana sebenarnya?Masyarakat sekarang gusar," tegasnya.[rmol]
SUMBER BERITA DARI POSTMETRO.CO
Loading...

loading...

0 komentar:

Poskan Komentar