Rabu, 21 Desember 2016

Presiden Jokowi Sebaiknya Koreksi Kebijakan, Terutama Pembangunan Infrastruktur

PRIBUMI.WIN, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta untuk segera mengkoreksi kebijakannya, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Harusnya, kebijakan pemerintah membangun infrastruktur disesuaikan dengan APBN yang dimiliki.

Saran ini disampaikan Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tamagola saat bericara dalam diskusi bertajuk "Mengurai Hambatan Lahan dalam Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Nasional Sebagai Komitmen Nawacita" yang diselenggarakan Kaukus Muda Indonesia atau KMI di Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Apalagi menurut Tamrin saat ini pemerintah tidak mempunyai uang yang cukup untuk membangun infrastruktur sesuai target yang sudah ditetapkan. Akibatnya, pemerintah terpaksa melibatkan pihak swasta untuk membangun infrastruktur.

"Kementerian PU hanya punya 25 persen biaya yang disediakan APBN. Lalu 75 persen lagi dari mana?" katanya seraya mengingatkan jika harus meminjam uang dari luar negeri, pemerintah harus memikirkan bunganya yang sangat besar.

Sebab dia melihat, pembangunan infrastruktur besar-besaran pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini, cenderung menguntungkan pihak swasta atau pengusaha dan merugikan masyarakat.

"Saya khawatir pelibatan swasta, justru akan merugikan masyarakat. Sebab, nantinya infrastruktur yang dibangun tersebut akan dikelola swasta yang diyakini akan lebih mementingkan keuntungan daripada pelayanan kepada publik," ucapnya.

Tamrin menyatakan ini karena fakta yang didapat sudah jelas, yakni pembangunan infrastruktur bandara di Medan. Bandara itu, menurutnya akan dikelola swasta sehingga otomatis harga barang-barang yang dijual di bandara naik.

"Begitu pula harga tiket juga disesuaikan. Kan yang kena masyarakat. Kalau seperti ini, artinya pembangunan infrastruktur bukan untuk rakyat, melainkan untuk pengusaha," katanya.

Sebelum dikesempatan sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimujlo, yang diwakili Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJL) Kementerian PU, Herry Trisaputra Zuna menyebutkan bahwa pemerintah saat ini sedang giat-giatnya membangun, salah satunya difokuskan pada bidang infrastruktur yang direncanakan senilai Rp 5.452 triliun, selama 5 tahun.

"Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 931 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendukung di 35 wilayah pengembangan strategis dengan pertumbuhan didalamnya terdapat 10 kawasan strategis pariwisata," jelasnya. (ts)

SUMBER BERITA DARI POSTMETRO.CO
Loading...

loading...

0 komentar:

Poskan Komentar