Kamis, 29 Desember 2016

ProDem: Jokowi gagal wujudkan perbaikan selama 2 tahun memerintah

PRIBUMI.WIN, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Satyo menilai Presiden Joko Widodo telah gagal mewujudkan perbaikan di sejumlah sektor di sepanjang 2 tahun lebih pemerintahan berjalan.

Ia mengatakan, dalam bidang politik dan hukum, pemerintahan Jokowi masih mengintervensi terlalu jauh urusan internal partai politik yang berseberangan dengan pemerintah.

Padahal, dalam UU Partai Politik, Kementerian Hukum dan HAM hanya menjalankan keputusan pengadilan dengan menjalankan prosedur administrasi pengesahan partai politik.

Selain itu, kata Satyo, dalam penanganan terorisme Polri melalui Densus 88 tidak menjalankan penegakkan hukum yang bermartabat disebabkan mayoritas para orang-orang yang dituduhkan sebagai teroris ditembak mati ketimbang ditangkap hidup-hidup.

"Kasus penangkapan belasan aktivis dan beberapa tokoh masyarakat dengan tuduhan Makar serta pelanggaran UU ITE telah mencederai transisi Demokrasi yang telah berjalan dan menjadi preseden buruk di masa depan,"ujar Satyo dalam keterangan tertulis Pada Kamis (29/12/2016).

Oleh karena itu, menurutnya, ada 5 hal penting yang harus diperhatikan dalam paket kebijakan hukum Pemerintahan Jokowi. “Adanya konsistensi dan kepastian hukum bagi semua, aparatur penegak hukum yang bersih dan profesional, tidak adanya intervensi terhadap penegakan hukum, peningkatan pelayanan publik, dan keteladan pejabat publik,” katanya.

Jika ini tidak diperhatikan, Satyo menilai tidak akan terjadi perbaikan budaya hukum di Indonesia.

Di penghujung akhir tahun 2016 ini, dia juga menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Secara tahunan ekonomi Indonesia hanya 4,7%, melambat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Nilai tukar rupiah melemah dibarengi dengan neraca ekspor yang negatif tetapi impor justru meningkat,"ujar Satyo.

Sementara itu, dalam bidang informasi, ia menyebut pemerintah melalui Menkominfo telah mengancam independensi dan kebebasan pers dengan memblokir beberapa media online Islam tanpa ketelitian, klarifikasi, dan transparansi.

"Menkominfo patut diduga telah merugikan negara dalam kasus tarif interkoneksi," tandasnya.(e)
SUMBER BERITA DARI POSTMETRO.CO
Loading...

loading...

0 komentar:

Poskan Komentar