Jumat, 23 Desember 2016

Setelah Parpol Dan DPR, Pemerintah Pun Berambisi Kuasai Sosial Media Bungkam yang Non-Pro Pemerintah

PRIBUMI.WIN, JAKARTA - Langkah pemerintah untuk mengontrol sosial media adalah untuk membungkam suara asli rakyat. Bahkan, langkah itu dianggap sebagai langkah otoriter penguasa yang membatasi demokrasi dimana rakyat sesuai jaminan konstitusi bebas bersuara.

Demikian pendapat praktisi teknologi informasi, Ichwan Syachu, Jumat (23/12).

"Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintahan saat ini untuk membungkam suara rakyat. Setelah partai politik dikuasai, lembaga DPR dikuasai dan media mainstream dikuasai, kini sosial media pun ingin dikuasai. Ini adalah bentuk pembungkaman yang melanggar konstitusi dimana rakyat bebas bersuara termasuk bersuara melalui sosial media," ujar Ichwan.

Menurut pengamatannya ada ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah terutama aparat keamanan terhadap pengguna sosial media.

Dia pun mencontohkan ketidakadilan itu seperti upaya untuk membungkam pengguna sosial media yang dianggap tidak pro pada pemerintah. Sementara semua pihak yang pro pemerintah meski juga menghina dan maupun melakukan fitnah tidak pernah ditindak.

"Ada ketidakadilan penguasa terhadap pengguna sosial media. Yang ditangkap itu hanya mereka-mereka yang kritis atau kerap bersuara keras pada pemerintah. Tuduhan pun macam-macam mulai pencemaran nama baik, penghinaan pada presiden yang entah darimana sumbernya dianggap sebagai simbol negara. Sementara pihak-pihak yang dianggap pro pemerintah tidak perah diapa-apakan," tegasnya.

Dia pun mencontohkan betapa banyak pengguna sosial media memfitnah aksi demo bela Islam maupun memfitnah para ulama, habaib dan ustadz  dengan berbagai cara.

"Lihat saja ada nggak yang ditangkap orang yang menghina ulama seperti Habieb Rizieq dan lain-lainnya. Ada nggak yang ditangkap yang menyebarkan berita fitnah tentang para ulama? Tidak ada," tukas Ichwan Syachu. (rmol)
SUMBER BERITA DARI POSTMETRO.CO
Loading...

loading...

0 komentar:

Poskan Komentar