Selasa, 03 Januari 2017

11 Media Islam Kembali Diblokir, Forum Jurnalis Muslim Bereaksi & Akan Menindak Tegas

PRIBUMI.WIN, JAKARTA -  Pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemkominfo) kembali memblokir 11 media online Islam. Di antaranya voa-islam.com, nahimunkar.com, kiblat.net dan islampos.com. 11 media Islam ini diblokir Kemkominfo pada 30 Desember 2016 lalu.

Forum Jurnalis Muslim (FORJIM) menilai langkah pemblokiran terhadap media Islam untuk ketiga kalinya ini merupakan bentuk kemunduran dalam kemerdekaan pers. Padahal, pasca reformasi, konstitusi telah membuka keran kemerdekaan pers secara lebar-lebar.

“Tindakan ini bisa dikatakan inkonstitusional, karena melanggar UUD 1945 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, maupun UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi sebagai warga negara,” ujar Sekretaris Umum FORJIM Muhammad Shodiq Ramadhan, dalam rilisnya, Selasa sore (3/01/2017).

Selain bertentangan dengan konstitusi, menurut Shodiq, langkah pemblokiran itu juga dinilainya sangat kental dengan nuansa politis. Sebab sebagian besar dari media yang diblokir adalah media-media yang selama ini selalu kritis dengan kebijakan pemerintah.

“Termasuk media-media inilah yang selama ini menjadi corong perjuangan umat Islam di Jakarta untuk menolak pemimpin non-Muslim. Mereka yang merasa di pihak yang berseberangan tentu merasa gerah,” tambah Shodiq.

Mengenai tudingan sejumlah kalangan yang menyebutkan bila media-media yang diblokir ini bukanlah merupakan produk pers, Shodiq membantahnya.

Dia meminta agar kalangan yang mengatakan hal itu dalam melihat sebuah media tidak hanya dari sisi legal formal semata. Tetapi juga dari sisi substansial apakah media-media tersebut benar-benar menghadirkan informasi yang berdasarkan kaidah jurnalistik atau tidak.

“Secara substansi, media-media Islam itu dengan keterbatasan sumber daya dan sumber dana, tetap melakukan aktivitas jurnalisme. Mereka harus patuh dengan prinsip tabayun yang diajarkan dalam Alquran,” jelasnya.

Ia mengakui, media-media Islam itu sebagian besar memang belum memiliki syarat-syarat formal yang ditetapkan oleh Dewan Pers, seperti badan hukum dan kantor. Tetapi, lanjut Shodiq, mestinya hal itu tidak dijadikan sebagai alasan pemblokiran.

“Kalau soal kelemahan legal formal, mestinya media-media itu dibina dan didorong supaya segera melengkapi, bukan malah diblokir. Jadinya terkesan mencari-cari celah,” tandasnya.

Tuding Stigma Radikal Hanya dari Kelompok Tertentu

Soal isu radikal yang disematkan pada media-media Islam, Shodiq mempertanyakan dimana dan siapa yang paling berwenang menilai sebuah situs radikal atau tidak hingga kini belum terjawab. Ia malah mempertanyakan efektifitas Tim Panel Kemkominfo yang pernah dibentuk, apakah tim itu berjalan secara efektif.

“Tahun lalu dibentuk Tim Panel untuk menilai sebuah situs itu radikal, sara atau yang lainnya sebagai pertimbangan pemblokiran. Tapi kita tidak tahu bagaimana nasibnya kini,” ungkapnya.

Soal isu radikal, Shodiq berpendapat hal itu hanyalah stigma dari kelompok-kelompok tertentu yang belakangan ini kalah dalam pertarungan opini di dunia maya.

“Kita tahu persis siapa yang bermain di balik isu ini. Mereka kalah bermain di media sosial, akhirnya gunakan cara-cara lain supaya media Islam diblokir,” imbuhnya.

Melalui peristiwa ini, FORJIM sebagai forum diskusi para jurnalis Muslim lintas media terus mendorong pemerintah untuk selalu menegakkan konstitusi dan terus menjamin kemerdekaan pers. Selain itu, pemerintah juga dimintanya untuk jeli, teliti dan adil dalam bertindak menangani situs-situs media daring. “Perlakukan sama semua media, jangan tebang pilih,” pungkas Shodiq.
SUMBER BERITA DARI POJOKSATU.ID
Link Banner
Loading...


loading...

0 komentar:

Poskan Komentar