Kamis, 12 Januari 2017

DPR Dapat Kabar Kondisi Sebagian TKI di Taiwan Memprihatinkan

PRIBUMI.WIN, JAKARTA - Kekerasan seksual pada tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri masih menjadi salah satu permasalahan besar untuk negara ini. Salah satu negara tujuan para TKI untuk bekerja di luar negeri adalah Taiwan.

Menurut pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah, ada sekitar 500 ribu TKI yang bekerja di Taiwan. Dari jumlah tersebut, lanjut Fahri, ada sekitar 30 persen TKI mengidap HIV.

"Saya ketua tim pengawas tenaga kerja, tim kita bentuk kemarin, kita sudah banyak dapat informasi di luar negeri. Yang memang cukup mengagetkan yang oleh pemerintah belum diungkap. Saya mendapatkan data dari satu report resmi dari NGO Perth Finder pernah menulis, di Taiwan itu ada sekitar 1.000 tenaga kerja perempuan dan 1.000 anaknya itu yang akhirnya diasuh oleh NGO karena kelahirannya tidak dikehendaki," kata Fahri seusai rapat paripurna di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

"Agak mengagetkan juga, ada 30 persen TKI kita di sana mengidap HIV," imbuhnya.

Karena data yang mengagetkan tersebut, Fahri berencana akan memanggil BNP2TKI dan Kemenaker untuk menjelaskan permasalahan para TKI di luar negeri. Apalagi data yang didapat oleh Fahri adalah data yang belum pernah diungkap oleh pemerintah. Karena itu, perlu investigasi bersama dengan para pemangku kepentingan untuk menanggulangi permasalahan para TKI di luar negeri.

"Karena itu, tim pengawas kerja luar negeri akan secepatnya memanggil BNP2TKI dan Kemenaker untuk menjelaskan kasus ini. Karena dari versi resmi pemerintah itu tidak terungkap. Tapi saya dikirimi koran-koran dan laporan dari NGO yang membantu TKI kita di luar negeri. Rupanya cukup menyedihkan keadaannya," tuturnya.

"Jadi saya kira kita akan investigasi bersama dan serahkan dokumen temuan ini ke pemerintah ini," lanjutnya.

Fahri sendiri mengakui adanya kesulitan dalam upaya untuk mengungkap permasalahan para TKI di Taiwan. Kesulitan tersebut karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan, yang berada di bawah kendali negara China.

"Sebenarnya Taiwan ini ada problem. Tapi, karena kita menghormati one China policy, akhirnya anggota Dewan tidak punya akses untuk mengecek secara langsung di lapangan. Kami juga memutuskan berkomunikasi dengan Kemenlu agar punya akses diplomatik untuk melakukan pengecekan lapangan terhadap fakta lapangan sebenarnya," ungkap Fahri.

"Kita juga sudah mengontak asosiasi tenaga kerja Indonesia di Taiwan, sehingga mereka akan berkumpul dan menyampaikan apa masalah di lapangan. Itu sedang ditindaklanjuti. Tentu kita ingin mendapatkan akses diplomatik hanya untuk pengawasan TKI," tutupnya. (jpnn)
SUMBER BERITA DARI POSTMETRO.CO
Link Banner
Loading...


loading...

0 komentar:

Poskan Komentar