Minggu, 08 Januari 2017

Pemerintah Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Apalagi Masalah Kenaikan STNK & BPKB

PRIBUMI.WIN, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro meminta kepada pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab atas naiknya biaya pembuatan STNK dan BPKB. Menurut dia, harusnya pemerintah jelaskan ke publik.

"Pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait yang bertanggungjawab terhadap keputusan yang dikeluarkan tidak boleh lempar tanggungjawab," kata Zuhro kepada INILAHCOM, Sabtu (7/1/2016).

Ia menjelaskan setiap kebijakan publik mestinya mendapatkan pengawalan masyarakat agar dampak-dampaknya bisa diketahui dan diantisipasi, karena rakyat perlu well informed dengan kebijakan agar mereka juga menerima logis alasan pemerintah.

"Bukannya saling merasa tidak tahu dengan kebijakan yang dibuat dan ditandatangani sendiri," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah yang saling lempar atas kenaikan biaya ini yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentu tidak baik komunikasi dan kordinasinya.

"Kesan publik tentang kebijakan kenaikan harga pemerintah kurang solid menyikapi kebijakan yang dibuat, kordinasi dan sinergi tampak kurang efektif sehingga terkesan masing-masing tak saling mengetahui dan melepas tanggungjawab," tandasnya.

Untuk diketahui, biaya STNK dan penerbitan BPKB berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 lebih tinggi pada 2017. Biaya STNK sepeda motor naik 100 persen mulai 6 Januari 2017. PP tersebut menggantikan PP Nomor 50 Tahun 2010.

Peraturan baru yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia itu mencantumkan tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Demikian seperti dikutip dari naikmotor.com.

Beberapa poin penting diantaranya penerbitan (pembuatan) STNK sepeda motor (roda dua atau roda tiga). Misalnya, jika sebelumnya pemilik akan dikenai biaya Rp 50.000, maka dengan PP baru itu akan dikenai bea Rp 100.000.

Sementara, untuk pengesahan yang dilakukan setiap tahun usai membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Jika dulu tidak dikenai biaya, maka mulai tahun 2017 akan dikenakan Rp 25.000. Biaya pembuatan pelat nomor (kaleng) pun akan berubah yakni jika sebelumnya dikenai Rp 30.000, maka tahun 2017 siapkan biaya Rp 60.000.

Sedangkan, jika sebelumnya penerbitan BPKB untuk sepeda motor baru atau pindah kepemilikan akan terkena tarif Rp 80.000, maka dengan peraturan baru itu biaya menjadi Rp 225.000. Dan untuk pemilik sepeda motor yang bermaksud memutasi kepemilikan ke daerah lain akan dikenai biaya Rp 150.000, sebelumnya biaya tersebut hanya separuhnya.[inilah]
SUMBER BERITA DARI POSTMETRO.CO
Link Banner
Loading...


loading...

0 komentar:

Poskan Komentar