Minggu, 12 Februari 2017

Ini Kata PDIP Soal Ahok Tak Dinonaktifkan Mendagri

PRIBUMI.WIN, JAKARTA - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mengatakan semua harus menghormati keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI yang sudah berstatus terdakwa penistaan agama.

"Jadi inilah aturan main yang sudah kita sepakati bersama menjadi sikap politik DPR mewakili daulat rakyat bersama pemerintah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua pihak," kata Arteria kepada INILAHCOM, Sabtu (11/2/2017).

Anggota Komisi II DPR ini mengatakan Menteri Dalam Negeri harus dan wajib hukumnya untuk menunggu kejelasan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), apakah Ahok akan dituntut diatas 5 tahun berdasarkan Pasal 156a KUHP atau dibawah 5 tahun sesuai Pasal 156 KUHP.

"Karena ini memiliki konsekuensi hukum yang amat sangat jauh berbeda," ujarnya.

Ia menjelaskan apabila waktunya tiba kemudian Ahok dituntut diatas 5 tahun, maka demi hukum Ahok akan diberhentikan sementara. Namun, jika tuntutan Ahok dibawah 5 tahun tentu tak perlu diberhentikan sementara kecuali Ahok ditahan.

"Itu pun nanti setelah tuntutan JPU," jelas dia.

Menurut dia, tujuan upaya hukum yang diajukan oleh para pelapor ini kan untuk mencari kebenaran substansial melalui forum terhormat dan sakral yang namanya lembaga peradilan, bukan ingin memenjarakan Ahok apalagi ingin memberhentikan Ahok dari jabatannya yang masih tersisa sampai Oktober 2017.


Untuk diketahui, Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto mengatakan pihaknya belum bisa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum memutuskan berapa lama Ahok akan dituntut.

"Jaksa itu kan mendakwa dua Pasal 156 sama Pasal 156a (KUHP), dimana Pasal 156 ancaman hukuman maksimal empat tahun dan Pasal 156a ancaman lima tahun. Kalau sekarang kami berhentikan menggunakan dakwaan Pasal 156a, terus tuntutannya menggunakan pasal satunya, ya kami digugat toh," katanya.

Menurut dia, sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri baru bisa memberhentikan kepala daerah yang tersangkut masalah hukum jika tuntutannya kurungan penjara lima tahun ke atas.

"Kalau dakwaannya tunggal hanya satu pasal (156a), tentu saya akan pakai itu (sebagai dasar penerbitan SK penonaktifan Ahok). Nah masalahnya ini berlapis, sehingga tuntutannya menggunakan pasal yang mana, kan belum diketahui," ujarnya.[inc]
SUMBER BERITA DARI POSMETRO.INFO
Loading...


loading...

0 komentar:

Poskan Komentar