Minggu, 12 Februari 2017

Mendagri Bakal ‘Dihabisi’ Gara-Gara Ahok Aktif Kembali, Rapat Kerja DPR Diprediksi Akan….

PRIBUMI.WIN, JAKARTA - Komisi II DPR akan menggelar rapat kerja dengan Mendagri Tjahjo Kumolo mengenai persoalan Pilkada serentak‎, Senin (13/2).

Demokrat dan Gerindra sudah siap-siap menggunakan rapat itu untuk mencecar Tjahjo. Isu yang dipakai adalah keputusan Tjahjo yang tidak menonaktifkan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

‎Politisi Demokrat Fandi Utomo menganggap, keputusan Tjahjo itu bertentangan dengan undang-undang. Menurutnya, Ahok harus dinonaktifkan karena kini berstatus sebagai terdakwa kasus penistaan agama.

“Mendagri sudah melanggar Pasal 83 ayat 1 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal itu disebutkan bahwa kepala daerah diberhentikan sementara bila didakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Menurut Fandi, keputusan Tjahjo tak memberhentikan Ahok telah menunjukkan pemerintahan yang ‎tak kredibel. Padahal, untuk kepala daerah lain yang tersangkut kasus, Mendagri biasanya langsung meneken keputusan penonaktifan.

“Kok Mendagri tidak konsisten?” tanyanya.

Politisi Gerindra Ahmad Riza Patria menganggap, Tjahjo selalu cari alasan untuk tidak segera menonaktifkan Ahok.

Pada awal-awal masa sidang kasus penistaan agama, Tjahjo beralasan administrasi dari pengadilan belum masuk. Saat ini, Tjahjo berasalan menunggu dakwaan jaksa.

“Ini jadi masalah,” ucap Wakil Ketua Komisi II ini.

‎Bagi Riza, keputusan Tjahjo itu dapat menjadi preseden buruk bagi pemerintah pusat. Hal ini karena ada perlakuan yang berbeda kepada Ahok dibanding kepala daerah lain yang tersangkut kasus.

“Jangan sampai nanti ada kesan tidak baik. Bukan cuma Mendagrinya, tapi juga pemerintah pusat. Ini seakan membenarkan anggapan bahwa pemerintah membantu melindungi dan mendukung Ahok,” cetusnya.

Karena itu, dapat rapat siang ini, pihaknya akan menanyai Tjahjo mengenai keputusan itu. “Kami akan tindaktanjuti, dan kami akan pertanyakan apa yang jadi alasan Mendagri,” tandasnya.

Sebelumnya, Tjahjo memastikan dirinya tidak diskriminatif. Kata Tjahjo, sudah ada sejumlah contoh kasus beberapa kepala daerah yang tidak diberhentikan sampai ada keputusan hukum tetap.

“Banyak yang kami terapkan selama saya dua tahun jadi Mendagri. Kalau dia OTT (operasi tangkap tangan) langsung diberhentikan. Kalau dia ditahan langsung diberhentikan sementara sampai keputusan hukum tetap. Kalau dia tidak ditahan tetapi tuntutannya di bawah lima tahun ada satu gubernur yang telah diputus sampai selesai tapi hanya dua tahun, maka dia tetap menjabat sampai inkracht,” ungkap Tjahjo.

Tjahjo mencontohkan, eks Gubernur Banten Ratut Atut Chosiyah yang terseret kasus suap kepada Akil Mochtar. Atut baru diberhentikan saat sudah ditahan KPK.

“Dulu Bu Atut waktu terdakwa, tidak saya berhentikan. Tapi, begitu beliau ditahan, baru diberhentikan. Gubernur Gorontalo di bawah lima tahun, tidak (diberhentikan),” terang Tjahjo.‎
SUMBER BERITA DARI POSMETRO.INFO
Loading...


loading...

0 komentar:

Poskan Komentar