Senin, 06 Februari 2017

Timbulkan Keresahan, Gerindra Minta Polisi Hentikan Pendataan Ulama

PRIBUMI.WIN, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid meminta pendataan ulama oleh Polda Jawa Timur dihentikan. Pasalnya, menurut dia, langkah itu menimbulkan keresahan di kalangan ulama.

Sodik menjelaskan, ada tiga peraturan yang harus dipahami Polda Jawa Timur terkait pendataan ulama di daerah tersebut.

Adapun ketiga aturan tersebut, lanjutnya, adalah UU nomor 39 tahun 2008 tentang tugas pokok Kementerian Agama. Kedua, Perpres nomor 84 tahun 2015, kewajiban Kementerian Agama melakukan koordinasi dengan semua intansi terkait. Terakhir adalah UU nomor 2 tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian pasal 13, disebutkan tugas pokok kepolisian antara lain menegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

"Berdasarkan ketiga landasan tersebut maka pendataan ulama harusnya dilakukan oleh kemenag kemudian kemenag melakukan koordinasi dengan kepolisian tentang data para ulama dan tentang alasan peruntukan polisi meminta dan memperolah data ulama dari kemenag," tandas politisi Gerindra ini di Jakarta, Senin (6/2/2017).

Ditegaskannya, kepolisian berhak untuk melakukan pendataan bahkan pemanggilan dan pemeriksaan hanya kepada oknum ulama yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum.

"Pendataan ulama secara langsung oleh kepolisian tanpa koordinasi atau didampingi oleh kemenag selain mengesankan arogansi institusi dan kelemahan koordinasi, juga sudah terbukti menimbulkan keresahan yang justru bertentangan dengan tupoksi kepolisian untuk memelihara Kamtibmas serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat," tegasnya.

Atas hal tersebut juga, kata dia, pihaknya menyesalkan Kemenag yang membiarkan salah satu tugasnya diambil alih kepolisian. Dengan itu berarti Kemenag tidak memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada para ulama sebagai warga negara dan salah satu aset penting bangsa Indonesia.

"Mendesak Kemenag untuk segera mengambil alih kegiatan pendataan ulama dan mendesak kepolisian untuk menyerahkan kegiatan pendataan ulama kepada Kemenag, untuk kemudian menerima update data ulama dari Kemenag sesuai peraturan yang berlaku," pungkasnya. [tsc]
SUMBER BERITA DARI POSMETRO.INFO
Loading...


loading...

0 komentar:

Poskan Komentar