Sabtu, 11 Februari 2017

Walaupun Melanggar UU, Serah Terima Jabatan Ahok akan Digelar Sore Ini

PRIBUMI.WIN, JAKARTA - Masa cuti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada 11 Februari 2017 hari ini. Merujuk pada jadwal resmi Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono di Berita Jakarta, Ahok akan melakukan sertijab pada pukul 15.30 WIB di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (11/2/2017).

Adapun kepastian bahwa Ahok akan aktif lagi sebagai Gubernur DKI telah disampaikan oleh Kemendagri pada Jumat (10/2) kemarin. Kemendagri menyatakan Ahok, yang berstatus terdakwa kasus dugaan penistaan agama, masih akan aktif sebagai Gubernur DKI hingga pembacaan tuntutan.

“Jika tuntutan paling sedikit lima tahun, akan diberhentikan sementara sampai ada keputusan hukum tetap,” kata Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto, Jumat (10/2/2017). Dikutip dari detikcom

Sigit menuturkan pihaknya masih menunggu pasal mana yang nantinya akan dipakai jaksa untuk menuntut Ahok. Kemendagri menegaskan tidak mau buru-buru.

“Kami tidak mau gegabah mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara Pak Ahok, karena bisa saja ada tuntutan balik,” ujar Sigit.

Serah-terima jabatan dari Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono kepada Ahok berlangsung pada Sabtu (11/2) ini. Kemendagri menyatakan Ahok akan tetap aktif sebagai Gubernur DKI selama belum ada tuntutan jaksa.

“Apabila belum ada kepastian tuntutan lamanya ancaman penjara kepada Ahok hingga tanggal 11 Februari 2017 yang merupakan masa akhir cuti kampanye selaku petahana, Kemendagri tidak mengusulkan pemberhentian sementara Ahok sebagai Gubernur DKI,” tutupnya.

Sementara itu, keputusan mengaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama dinilai melanggar undang-undang.
Berdasarkan undang-undang (UU) Pilkada, Ahok yang kini berstatus terdakwa seharusnya diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai gubernur DKI, setelah cuti kampanyenya habis. Namun hal itu belum dilakukan oleh pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita mengatakan, jika Ahok sampai menjabat gubernur kembali, maka Presiden Jokowi melanggar UU Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU Pilkada.

“Jika Ahok melanjutkan jabatan gubernur maka presiden melanggar dua UU tersebut,” kata Romli, seperti dilansir harianterbit.com, Selasa (7/2/2017).

Romli menjelaskan, pemberhentian sementara Ahok hukumnya wajib, tidak ada kecuali.”Cuti (kampanye) berakhir bagi Ahok maka pemberhentian sementara berlaku dan Plt gubernur diperpanjang lagi,” terangnya.

Sementara itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD juga menyebut Jokowi harus mengeluarkan Perppu jika tidak menonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal itu dikarenakan ada pasal yang mewajibkan kepala daerah yang menjadi terdakwa dengan ancaman di atas lima tahun bui harus dinonaktifkan.

“Menurut Undang-undang, Pasal 83 ayat 1 jelas seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa itu diberhentikan sementara. Nggak ada pasal lain yang bisa menafikan itu,” kata Mahfud MD di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).

Mahfud menegaskan, jika memang Ahok ini dipertahankan juga ya cabut dulu pasal yang ada UU Pilkada agar tidak melanggar hukum. Presiden bisa mencabut pasal tersebut  dengan Perppu, dengan hak subjektifnya. Namun penggunaan hak subjektif tersebut harus dipertanggungjawabkan secara politik jika ada anggapan bahwa Jokowi mengistimewakan Ahok.

“Asal mau menanggung seluruh akibat politik dari pencabutan Perppu itu. Itu politik ya, saya memberi jalan yuridisnya. Ada hak subjektif presiden, hak subjektif itu artinya alasan-alasannya ditentukan sendiri. Tapi dipertanggungjawabkan sendiri secara politik pada masa sidang DPR berikutnya,” ujarnya.

Mahfud menegaskan pemberhentian sementara Ahok juga tidak bisa menunggu tuntutan. Hal itu menurutnya merupakan amanah dari Undang-undang yang harus dilakukan.

“Tidak ada instrumen hukum lain yang bisa membenarkan Ahok itu menjadi gubernur kembali tanpa mencabut (pasal) itu. Karena undang-undang jelas menyebutnya bukan tuntutan seperti dikatakan Mendagri. Mendagri katakan menunggu tuntutan, di situ (pasal 83 ayat 1 UU 23 tahun 2014) disebut terdakwa berarti dakwaan,” ucap Mahfud. [dkw]
SUMBER BERITA DARI POSMETRO.INFO
Loading...


loading...

0 komentar:

Poskan Komentar